Jakarta : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan kejanggalan adanya aliran dana siluman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2012 dengan nilai mencapai triliunan rupiah. 

 

Kepala BPKP Mardiasmo mengatakan, empat dinas yang diduga menggunakan dana tersebut adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan. 

 

"Empat dinas itu menggunakan APBD-P 2012 dengan jumlah yang sangat besar namun janggal (fraud). Bentuknya seperti pengadaan dokumen belum siap, alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Ada yang kurang dan lebih, karena kalau berlebih akan dipermasalahkan," jelas dia di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/5/2013). 

 

Guna menyelidikan hingga tuntas, menurut Mardiasmo, pihaknya tengah melakukan sampling atau audit terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pekerjaan Umum. Ke depan, audit susulan akan dilakukan di Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan. 

 

Sayangnya, dia masih enggan menyebut hasil audit terkait besaran penggunaan dana tak wajar pada APBD-P 2012. "Saya harus cek kembali, tapi itu bukan korupsi melainkan potensial lost. Kalau uang yang digunakan banyak, potensi lost-nya juga besar," ucapnya. 

 

Untuk mencegah tindakan penyelewengan dana rakyat agar tidak terulang kembali, BPKP mengajak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi guna melakukan tahapan pre audit pada setiap pengadaan barang dan jasa dari Kementerian/Lembaga dengan nilai tertentu. 

 

"Kami sudah bicara dengan Jokowi, kalau ada pengadaan barang/jasa dengan angka di atas Rp 100 miliar, BPKP akan melakukan pre audit dari awal sampai akhir," terang dia. 

 

Setiap kepala daerah di masing-masing Provinsi pun, BPKP meminta agar mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai langkah pencegahan kasus korupsi serta menghemat belanja di daerah. Cara ini diyakini Mardiasmo dapat meminimalisir terjadinya tindakan korupsi. 

 

"Proses sedang berjalan, dan tahun depan kami akan melanjutkan audit serupa di provinsi lain serta Ibukota provinsinya. Jadi kalau kami ke Medan, kami akan berurusan ke Pemerintah Daerahnya, sehingga upaya pencegahan ini terus berkelanjutan," pungkas dia.(rep03)